Soal Tes CAT KPU Tahun 2024 Berikut Jawabannya #1

Berikut ini adalah kumpulan contoh soal tes CAT untuk KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota pada PEmilu 2024 lengkap dengan kunci jawabannya. Contoh soal tes tertulis CAT ini diambil dari beberapa sumber yang terdiri dari 30 soal pilihan. Kumpulan soal tes tertulis CAT ini ditujukan kepada calon peserta untuk latihan sebelum mengikuti tes.

Contoh soal Tes Tertulis CAT  KPU pada Pemilu Tahun 2024.

1. Peksanaan pemilu tahun 2024 akan dilaksanakan pada…
a. 13 Pebruari 2024
b. 14 Pebruari 2024
c. 15 Pebruari 2024
d. 14 Maret 2024
e. 17 Maret 2024
Jawab. B

2. Pemilu tahun 2024 dilaksanakan dengan asas berikut, Kecuali…
a. Langsung
b. Bebas
c. Adil
d. Berkapastian Hukum
e. Umum
Jawab. D
Sumber. UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 2

3. Berikut ini merupakan prinsip dalam penyelenggaraan pemilu, Kecuali...
a. Mandiri
b. Tertin dan Terbuka
c. Proporsional dan Profesional
d. Kredibel
e. Efektif dan Efisien
Jawab. D
Sumber. UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 3

4. Pengaturan Pemilihan Umum diperlukan dengan Tujuan…
a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu dan berkepastian hukum
d. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien
e. Jawaban a, b, c, dan d benar
Jawab. E
Sumber. UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 4

5. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum tahun 2024 adalah…
a. UU No. 7 Tahun 2017
b. UU No. 10 Tahun 2016
c. UU No. 1 Tahun 2016
d. UU No. 5 Tahun 2014
e. UU No. 19 Tahun 2015
Jawab. A

6. Undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati adalah…
a. UU No. 7 Tahun 2017
b. UU No. 10 TAhun 2016
c. UU No. 1 Tahun 2016
d. UU No. 5 Tahun 2014
e. UU No. 19 Tahun 2015
Jawab. B

7. Undang-undang yang mengatur Aparatus Sipil Negara (ASN) adalah…
a. UU No. 7 Tahun 2017
b. UU No. 10 Tahun 2016
c. UU No. 1 Tahun 2016
d. UU No. 5 Tahun 2014
e. UU No. 19 Tahun 2015
Jawab. D

8. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya, KPU memberikan laporan kepada…
a. MPR dan Presiden
b. MPR dan DPR
c. DPR dan Presiden
d. DPR dan DPD
e. Presiden dan BPK
Jawab. C

9. Tahapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan…
a. 8 bulan sebelum hari pemungutan suara
b. 10 bulan sebelum hari pemungutan suara
c. 12 bulan sebelum hari pemungutan suara
d. 15 bulan sebelum hari pemungutan suara
e. 20 bulan sebelum hari pemungutan suara
Jawab. E

10. Jumlah kursi anggota DPR pada Pemilu tahun 2019 sebanyak…
a. 425 kursi
b. 475 kursi
c. 500 kursi
d. 525 kurs
e. 575 kursi
Jawab. E

11. Menurut PKPU No. 8 tahun 2022, jumlah anggota PPK sebanyak…
a. 3 orang
b. 4 orang
c. 5 orang
d. 3 sampai dengan 5 orang
e. 7 orang
Jawab. C
Sumber. PKPU No. 8 tahun 2022 pasal 5

12. Syarat usia untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS adalah…
a. 17 tahun s.d 50 tahun
b. 17 tahun s.d 55 tahun
c. 21 tahun s.d 50 tahun
d. 21 tahun s.d 55 tahun
e. 25 tahun s.d 55 tahun
Jawab. B
PKPU No. 8 pasal 35

13. Dalam UU No. 7 tahun 2017 pasal yang mengatur Tugas, Wewenang, dan Kewajiban adalah…
a. Pasal 53
b. Pasal 55
c. Pasal 56
d. Pasal 57
e. Pasal 58
Jawab. A

14. Pada pasal 7 PKPU No. 8 Tahun 2022, dalam penyelenggaraan Pemilu PPK bertugas…
a. Menerima dan menyampaikan daftar pemilihan pada KPU Kabupaten/Kota
b. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu
c. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK terhadap masyarakat
d. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya
e. Jawaban a, b, c, dan d benar
Jawab. E

15. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah…
a. KPU dan Bawaslu
b. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan DKPP
d. KPU, Bawaslu, TNI dan Kepolisian
e. KPU, Bawaslu dan Kejaksaan
Jawab. C
Sumber. UU No. 7 pasal 1 ayat 7

16. Menurut UUD 1945 Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara…
a. Demokratis
b. Penetapan Presiden
c. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
d. Langsung oleh Rakyat
e. Aklamasi oleh dewan perwakilan Rakyat Daerah
Jawab. A
Sumber. UUD 1945 pasal 18 ayat 5 ; Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

17. Menurut UUD 1945 pasal 22e, Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat…
a. Nasional, tetap dan mandiri
b. Professional
c. Efektif dan efisien
d. Proporsional
e. Tertib dan terbuka
Jawab. A

18. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh partai peserta pemilu, agar dapat disertakan dalam perhitungan kursi untuk DPR RI adalah sebesar…
a. 2,5 persen
b. 3 persen
c. 3,5 persen
d. 4 persen
e. 5 persen
Jawab. D

19. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar merupakan isi dari UUD 1945 pasal…
a. Pasal 1 ayat 1
b. Pasal 1 ayat 2
c. Pasal 1 ayat 3
d. Pasal 2 ayat 1
e. Pasal 2 ayat 2
Jawab. D
Sumber. UUD 1945 pasal 2 ayat 1

20. Dalam UU No. 7 tahun 2017, pemilihan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem…
a. Proporsional terbuka
b. Langsung
c. Two round system
d. Proporsional
e. Distrik berwakil banyak
Jawab. E
Sumber. UU No. 7 tahun 2017 pasal 168

21. Masa tenang berlangsung berapa hari…
a. 1 hari sebelum hari pemungutan suara
b. 2 hari sebelum hari pemungutan suara
c. 3 hari sebelum hari pemungutan suara
d. 4 hari sebelum hari pemungutan suara
e. 5 hari sebelum hari pemungutan suara
Jawab. C
Sumber. UU No. 7 tahun 2017 pasal 168

22. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR berjumlah…
a. Paling sedikit 3 kursi paling banyak 10 kursi
b. Paling sedikit 3 kursi paling banyak 7 kursi
c. Paling sedikit 3 kursi paling banyak 5 kursi
d. Paling sedikit 5 kursi paling banyak 7 kursi
e. Paling sedikit 5 kursi paling banyak 10 kursi
Jawab. A
Sumber. UU No. 7 tahun 2017 pasal 187

23. Jumlah kursi anggota DPD setiap provinsi ditetapkan sebanyak…
a. 2 kursi
b. 3 kursi
c. 4 kursi
d. 5 kursi
e. 6 kursi
Jawab. C
Sumber. UU No. 7 tahun 2017 pasal 196

24. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi…
a. Paling sedikit 20% dari kursi DPR atau memperoleh 20% dari suara sah nasional
b. Paling sedikti 20% dari kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional
c. Paling sedikit 25% dari kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional
d. Paling sedikit 25% dari kursi DPR atau memperoleh 20% dari suara sah nasional
e. Paling sedikit 30% dari kursi DPR atau memperoleh 30% dari suara sah nasional
Jawab. B
Sumber. UU No. 7 tahun 2017 pasal 222

25. Jadwal lama kampanye untuk Pemilu tahun 2024 berapa hari…
a. 21 hari
b. 30 hari
c. 45 hari
d. 60 hari
e. 75 hari
Jawab. E
Sumber. PKPU No. 3 tahun 2022 lampiran (masa kampanye 28 November 2023 s.d 10 Pebruari 2024)

26. Menurut PKPU No. 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilihan umum, ada berapa tahapan dalam Pemilu tahun 2024…
a. 9 tahapan
b. 10 tahapan
c. 11 tahapan
d. 12 tahapan
e. 13 tahapan
Jawab. C

27. Ketua Komisi Pemilihan Umum saat ini adalah…
a. Rahmat Bagja, SH. LL. M
b. Hasyim Asy’ari
c. Heddy Lugito
d. Anwar Usman
e. Firli Bahuri
Jawab. B

28. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh partai peserta pemilu, agar dapat disertakan dalam perhitungan kursi untuk DPR RI adalah sebesar…
a. 2,5 persen
b. 3 persen
c. 3,5 persen
d. 4 persen
e. 5 persen
Jawab. D

29. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghtungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara…
a. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.24 juta
b. Paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp.36 juta
c. Paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp.38 juta
d. Paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.60 juta
e. Paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp.72 juta
Jawab. A
Sumber. UU No. 7 tahun 2017 pasal 55i

30. Menurut UU Nomor 7 tahun 2017, setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam pemilu setelah ditetapkan dafta pemilih tetap, dapat dipidana dengan pidana penjara…
A. 3 tahun dan denda paling banyak Rp.36 juta
B. 4 tahun dan denda paling banyak Rp.38 juta
C. 5 tahun dan denda paling banyak Rp.60 juta
D. 6 tahun dan denda paling banyak Rp.72 juta
E. 7 tahun dan denda paling banyak Rp.96 juta
Jawab. A
Sumber. UU No. 7 tahun 2017 pasal 545

Share this post